SUARA GARDA | KOTA BINJAI Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Binjai diminta agar tanggap situasi Kantor Dewan yang belum memiliki mobiler sebagai sarana pendukung Wakil rakyat untuk menerima dan menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua Binjai Corruption Watch (BCW) Kota Binjai, Gito Affandi, menyikapi keluhan salah seorang anggota Dewan DPRD Binjai yang mengaku kecewa karena belum adanya mobiler di gedung yang dibangun dengan nilai fantastis, yaitu berkisar Rp 45 miliar.
“Paling tidak, langsung atau tidak langsung, jika anggota dewan yang menyuarakan hal itu, setidaknya Sekwan selaku leader mau membuka diri kepada anggota dewan yang menyuarakan hal itu,” ungkap Gito Affandi, Kamis (24/03/22).
Tidak hanya itu, menyikapi situasi yang berkembang terkait mobiler Dewan yang baru akan dilelang pengadaannya pada Triwulan kedua tahun ini, Gito Affandi juga berharap kepada Sekwan DPRD Binjai, agar bisa menjelaskan penyebab keterlambatan itu kepada anggota Dewan.
“Setidaknya harus diterangkan penyebab keterlambatan kepada Bapak Gim Ginting selaku Ketua fraksi PDI-P yang selama ini kerap mempertanyakan hal itu, baik melalui Medsos maupun media,” beber Ketua BCW Binjai.
Terpisah, anggota DPRD Binjai yang juga dipercaya menjadi Ketua fraksi PDI-P, Gim Ginting, saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa kekecewaan itu bukan hanya dirasakan oleh dirinya, namun juga dirasakan oleh seluruh anggota Dewan lainnya.
“Tapi mengapa sepertinya saya saja yang ribut. Tapi itu terserah yang lain dalam bentuk apa mengkritisi soal langkah Sekwan,” tegas Gim Ginting.
Sebagai Ketua fraksi PDI-P, Gim Ginting juga mempertanyakan mengapa ruangan fraksinya berada ditempat yang paling ujung. “Seharusnya ruangan ketiga setelah partai Golkar dan Gerindra. Tapi mengapa berada diurutan ke-delapan yang berada dipaling ujung. Saya rasa ini memang tidak tepat karena perolehan suara PDI-P di Kota Binjai berada ditempat ketiga, bahkan memiliki Wakil Ketua Dewan. Inilah yang menjadi pertimbangan buat kita,” tutur Gim.
Sebagai anggota DPRD Binjai, Gim Ginting juga mempertanyakan ruangan fraksi PDI-P yang ditempati oleh fraksi lain. “Sekwan sudah tau itu. Tapi kenapa tidak berupaya menggesernya. Atau takut sama ketua Partainya,” kata Gim Ginting dengan nada kecewa.
Diera Reformasi seperti saat sekarang ini, Gim juga menegaskan, jika tidak ingin bermasalah, agar mengikuti aturan yang berlaku, seperti mengikuti jenjang perolehan suara sesuai urutan.
“Jangan mentang mentang dekat penguasa, Sekwan ikut takut mengambil sikap riil. Jangan pula memusuhi orang yang menyuarakan keresahan,” demikian ungkap Gim Ginting lagi.
Diketahui, ruangan seluruh Fraksi yang ada di Kantor DPRD Binjai yang dibangun dengan anggaran Multy Years sebesar Rp 45 miliar, hingga saat ini masih terus menjadi sorotan.
Pasalnya, bangunan semahal itu sejak perpindahan Kantor pada Januari 2022 lalu dari gedung Ovany (Kantor DPRD Binjai sementara) hingga saat ini tidak terlihat dilengkapi mobiler.
Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, ia mengaku bahwa sempat membatalkan lelang pengadaan mobiler gedung dewan di tahun anggaran 2021.
“Ada beberapa dokumen yang saya rasa tidak sesuai ketentuan atau kurang pas. Diantaranya tidak cukup waktu 30 hari kerja dan lain sebagainya,” jelasnya.
Bahkan kata Sekwan, pihak penyedia yang wacananya sebagai penyedia mobiler sempat marah dan akhirnya men-somasi kami karena lelang pengadaannya dibatalkan.
“Pada tahun anggaran 2021 pengadaan mobiler dianggarkan sebesar Rp 2,5 miliar, dan ditahun 2022 akan ditambah lagi senilai Rp 2,5 miliar. Totalnya Rp 5 miliar. Maka akan diadakan lelang ulang terbuka untuk pengadaan mobiler, estimasinya pelelangan mungkin nanti saat P-APBD,” beber Putri. [KP]
