SUARA GARDA | KOTA BINJAI Lagi lagi, puluhan Mahasiswa melakukan aksi unjukrasa di Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai yang beralamat di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota, Kamis (14/4) sekira Pukul 10.11 WIB.
Kali ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Kota Binjai, yang melakukan aksi unjukrasa damai di depan Pemko Binjai.
Dalam orasinya, para pengunjukrasa tindak hanya menuntut isu isu yang beredar dalam skala nasional, namun juga isu daerah.
“Tidak hanya skala nasional, berbagai polemik dan persoalan hingga saat ini terus terjadi ditengah tengah masyarakat, khususnya di Kota Binjai, seperti dugaan obat obatan yang kadaluarsa di Dinas Kesehatan dan RSUD Dr Djoelham Binjai, infrastruktur jalan, Tempat Hiburan Malam (THM) maupun penginapan yang diduga berpotensi menjadi penyakit bagi masyarakat,” ungkap orator aksi.
Sedangkan isu nasional yang dituntut oleh para pengunjukrasa diantaranya terkait masa perpanjangan jabatan Presiden, Periodesasi Presiden, kenaikan BBM, pembangunan IKN, kenaikan PPN, kelangkaan Minyak goreng dan kenaikan harga bahan pangan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Binjai yang diwakili oleh Kaban Kesbangpol Kota Binjai, HT Syarifuddin, saat menemui para pengunjukrasa meminta agar silaturahmi antara mahasiswa dan Pemko Binjai tetap terjalin dengan baik.
“Kami berharap silaturahmi ini tetap terjalin. Untuk tuntutan adik adik sekalian tentunya kami tampung untuk selanjutnya kami laporkan kepada atasan kami,” ujar HT Syarifuddin.
Usai menyuarakan aksinya di Kantor Pemerintah Kota Binjai, para pengunjukrasa selanjutnya longmarch menuju Kantor DPRD Kota Binjai.
Berikut isi pernyataan sikap Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Kota Binjai :
– Kami menolak penundaan Pemilu dan masa periodesasi masa jabatan Presiden 3 periode dan meminta kepada DPRD Binjai untuk mendesak Ketua Umum Partai masing masing agar menolak penundaan Pemilu dan periodesasi jabatan Presiden tiga periode karena dianggap bertentangan dengan konstitusi.
– Kami menolak kenaikan PPN 11%, BBM, bahan pangan dan meminta kepada Ketua DPRD Kota Binjai mendesak Ketua DPR RI untuk menolak berbagai kenaikan kenaikan seperti PPN 11%, BBM, bahan pangan, penundaan Pemilu dan penambahan masa periodesasi jabatan presiden tiga periode.
– Kami meminta kepada DPRD Kota Binjai melakukan pernyataan sikap secara terbuka untuk menolak penundaan Pemilu, penambahan periodesasi jabatan Presiden tiga periode, PPN 11%, BBM, harga bahan pangan dan pemindahan IKN.
– Meminta kepada DPRD Kota Binjai untuk melakukan sidak terhadap pengusaha pengusaha Migor agar tidak terjadi kelangkaan.
– Meminta kepada Walikota Binjai untuk meevakuasi bila perlu mencopot Kepala Dinas Kesehatan dan Dirut RSUD Dr Djoelham Binjai karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya dan terkesan membiarkan obat yang diduga sudah kadaluarsa bercampur satu tempat dengan obat yang belum kadaluarsa
– Kami meminta kepada Walikota Binjai untuk menutup tempat tempat penginapan, hotel dan hiburan malam yang diduga berpotensi menjadi penyakit bagi masyarakat.
– Kami meminta Walikota Binjai agar memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak parah seperti jalan Payaroba dan jalan rusak yang diduga diakibatkan pemasangan pipa PDAM agar tidak terjadi jatuh korban jiwa. [KP]
