SUARA GARDA | KOTA BINJAI Sejak tanggal 27 Februari 2022, Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga baru seluruh produk LPG non subsidi.
Dengan adanya penyesuaian, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini sekitar Rp 15.500/Kg. Angka itu kembali naik dari Rp 11.500, kemudian naik pada Desember menjadi Rp 13.500 dan kini naik menjadi Rp 15.500/kg.
Penyesuaian tersebut menurut Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting, dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas serta mengurangi beban masyarakat pengguna LPG non subsidi.
Irto juga menambahkan, penyesuaian harga ini telah mempertimbangkan kondisi serta kemampuan pasar LPG non subsidi, selain itu harga ini masih paling kompetitif dibandingkan berbagai negara di ASEAN.
Sementara untuk LPG subsidi 3 Kg, Irto menyatakan bahwa tidak ada perubahan harga yang berlaku.
Naiknya harga seluruh produk LPG non subsidi ini tidak serta merta mendapat dukungan dari masyarakat. Sebab menurut warga, dalam kurun waktu dua bulan saja, perubahan harga sudah dua kali terjadi.
Adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Binjai, Muhty Ardiansyah S.Pd, yang dengan tegas mengatakan bahwa PKS menolak kenaikan harga LPG non subsidi. “Kami dari PKS menyesalkan sekaligus menolak kenaikan harga kenaikan harga LPG non subsidi. Bayangkan saja, dalam kurun waktu dua bulan, perubahan harga sudah dua kali terjadi,” ungkap Muhty Ardiansyah saat dikonfirmasi awak media, Selasa (08/03/22).
Pria berpostur tinggi ini juga mengatakan, dengan adanya perubahan harga selama dua kali dalam kurun waktu dua bulan, tentunya akan tetap berdampak pada masyarakat.
“Salah satu contohnya adalah rumah makan yang memakai LPG non subsidi. Dengan adanya perubahan harga, tentunya akan berdampak dengan bertambahnya Cost mereka. Artinya tidak menutup kemungkinan pengusaha rumah makan itu juga akan menaikkan harga makanannya,” urai pria yang selalu akrab dengan awak media ini.
“Awalnya, harga LPG non subsidi dibanderol Rp 11.500/kg. Kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500/kg. Kini naik lagi menjadi Rp 15.500/kg,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPD PKS Kota Binjai, Muhty Ardiansyah meminta kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan perubahan harga LPG non subsidi tersebut.
Kebakaran kilang minyak Pertamina RU (refinary unit) di Balikpapan juga disoroti oleh Muhty Ardiansyah. Untuk itu ia juga meminta Pemerintah agar melakukan evaluasi kebijakan perkilangan BBM.
Aoalagi menurutnya, dengan meletusnya perang Rusia – Ukraina, harga Migas juga terus melonjak menembus angka USD 140 per barel.
“Kita juga mengkhawatirkan terjadi modus impor BBM dan membiarkan defisit transaksi berjalan sektor migas terus membengkak. Jika ini terjadi, tentunya sangat membahayakan ketahanan energi nasional kita,” demikian ungkap Muhty Ardiansyah diakhir ucapannya. [KP]
