SUARA GARDA | LHOKSUKON Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lhokseumawe menentang keras rencana Pemerintah Aceh menghentikan pembayaran premi jaminan kesehatan 2,2 juta warga aceh yang bakal dimulai 1 April mendatang.
Seperti diketahui selama ini pembayaran premi tersebut ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan program tersebut dapat memudahkan warga untuk mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.
Ketua PMII Lhokseumawe, Zarnuji mengatakan rencana penghentian pembayaran premi JKA merupakan langkah mundur yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
Dia menilai, kebijakan tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Terlebih selama ini program JKA sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah.
“Kita sangat menyayangkan kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, serta sulit untuk mendapatkan mata pencaharian, apalagi masih minim lapangan kerja di Aceh seperti saat ini,” kata Zarnuji kepada suaragarda.com, Rabu (16/03/22) malam.
Zarnuji meminta Pemerintah Aceh mengkaji kembali rencana kebijakan tersebut. Terlebih saat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang serba mudah.
Ketua PMII Lhokseumawe juga menyorot alasan terkait anggaran 1,2 trilyun per tahun untuk membayai JKA. Seharusnya, kata Zarnuji, pemerintah Aceh tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menghentikan JKA.
“Jangan mengaitkan defisit anggaran dengan adanya program JKA ,lebih baik memangkas pos anggaran yang tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Zarnuji.
Pemerintah Aceh diminta harus lebih bijak dalam menetapkan langkah prioritas dan menentukan kebijakan anggaran yang bernilai manfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi menurut Zarnuji, selama ini publik Aceh sering disuguhkan dengan berbagai berita terkait penganggaran besar bagi fasilitas mewah pejabat.
“Jika ada yang kurang tepat dan merugikan keuangan Aceh, tinggal ditinjau ulang program yang tidak tepat sasaran, lebih bak ditiadakan saja, (tapi) jangan menghentikan program JKA,” ujarnya. [IbnuSabil]
