SUARA GARDA | ACEH TAMIANG
Pada Kamis (16/4/26) yang lalu, di Kampung Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, kata “pemulihan” tidak lagi sekadar jargon APBN. Ia menjelma jadi 163 unit hunian sementara yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi.
Bagi Wakil Bupati Ismail, SE.I., huntara itu “belum sempurna”, tapi cukup untuk jadi tempat berteduh yang layak, aman, dan nyaman. Kalimat itu penting: pemerintah tidak menutup mata pada keterbatasan, tapi menegaskan kehadiran. “Ini merupakan wujud nyata pemerintah hadir di tengah masyarakat yang tertimpa musibah,” ucap Wabup di hadapan warga.
LEBIH DARI SEKEDAR ATAP: POLITIK SIMBOL DI TENGAH TRANSISI
Penyerahan huntara “Rakyat Sejahtera” ini bukan peristiwa tunggal. Ia berdiri di persimpangan tiga narasi besar.
Pertama, narasi politik pusat. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko Infra, Nazib Faisal, menyebut peresmian ini sebagai “simbol nyata komitmen pemerintah”. Nama Menko AHY disebut berulang, menegaskan bahwa Aceh Tamiang kini masuk Program Kerja Prioritas Nasional. Artinya, bencana di ujung Aceh ini telah naik kelas menjadi atensi politik Jakarta.
Kedua, narasi kolaborasi. Huntara ini lahir dari kerja bersama Kemenko Infra, Yayasan Merah Putih Kasih, BNPB, BPJN, PLN, hingga Overlanding Indonesia. Bahkan lahannya milik pribadi Imam Kampung, H. Ali Sofyan. Di tengah birokrasi yang sering lamban, tanah wakaf personal itu memotong waktu. Gotong royong, seperti kata Nazib, terbukti memulihkan kehidupan “perlahan”.
Ketiga, narasi spiritual. Staf Khusus Kemenko Infra, Irjen Pol Arif Rahman, menutup sambutan dengan kalimat yang jarang terdengar di forum teknis: “Manusia tidak dapat hidup tanpa harapan dan syukur kepada Tuhan. Inilah hasil nyata do’a dan harapan masyarakat.” Huntara akhirnya dibingkai bukan cuma proyek, tapi jawaban atas doa.
STANDARISASI AHY DAN JANJ 10 HUNTAP
Nazib menegaskan huntara dibangun sesuai standarisasi Menko AHY. Ini sinyal bahwa pemerintah pusat tak ingin tragedi “hunian darurat yang jadi permanen” terulang. Huntara harus layak, tapi tetap sementara.
Jalan menuju permanen sudah dibuka: 10 hektare lahan untuk hunian tetap telah disetujui. Namun seperti di banyak daerah pascabencana, jarak antara “disetujui” dan “dibangun” sering diisi ketidakpastian anggaran, sengketa lahan, atau pergantian kebijakan. Di titik ini, pernyataan Wabup Ismail jadi kunci: “Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mendampingi hingga tahap pemulihan selesai, hingga pembangunan hunian tetap nantinya.”
Komitmen itu yang ditunggu 163 KK Lubuk Sidup. Datuk Penghulu Ibrahim sudah mengucap terima kasih atas pendampingan sejak awal bencana. Tapi ucapan terima kasih hari ini akan diuji enam bulan ke depan: apakah Huntap benar-benar berdiri di 10 hektare itu, atau warga harus menambah masa tinggal di huntara.
NEGARA TIDAK CUMA OMONGAN: UJIAN SELANJUTNYA
“Dengan terbangunnya huntara ini, membuktikan bahwa negara hadir bersama semua pihak terus bahu membahu membantu dan memberi harapan kembali kepada masyarakat bukan hanya sekedar omongan belaka,” kata Nazib.
Kalimat itu adalah janji sekaligus beban. Sebab di Lubuk Sidup, warga telah melihat negara datang membawa kunci huntara. Yang mereka tunggu berikutnya adalah negara datang membawa kunci rumah.
Untuk sementara, atap huntara “Rakyat Sejahtera” cukup untuk menahan hujan. Tapi yang benar-benar menahan mereka dari putus asa adalah kepastian: bahwa di atas tanah 10 hektare itu, janji akan menjadi pondasi.
Dan seperti pesan Wabup, “Mari kita jadikan momentum ini sebagai penguat solidaritas dan kepedulian.” Sebab bencana menguji infrastruktur, tapi pemulihan menguji kepercayaan. [IndahFebri]
