SUARA GARDA. | ACEH TAMIANG
Empat bulan setelah banjir bandang melumpuhkan sebagian besar wilayahnya, Aceh Tamiang masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Listrik yang belum menyala, air bersih yang sulit, dan ratusan warga yang masih bertahan di tenda pengungsian. Potret itu yang ditemui langsung Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat kunjungan kerja ke Kecamatan Sekerak, Sabtu (4/4/26).
Didampingi Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., dan Wabup Ismail, SE.I., Mendagri meninjau sekaligus menyerahkan bantuan di tiga kampung yang terdampak paling parah: Kampung Lubuk Sidup, Kampung Tanjung Gelumpang, dan Kampung Sekumur.
KEHADIRAN PUSAT JADI SUNTIKAN MORIL
Bagi Bupati Armia, kedatangan Mendagri bukan sekadar seremoni. Ia adalah pesan bahwa negara hadir, dan pemulihan Aceh Tamiang menjadi atensi nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri yang terus memantau dan mendukung proses pemulihan di Aceh Tamiang,” ujar Bupati.
Kalimat itu diamini warga. Di tengah lelahnya proses pemulihan, melihat pejabat pusat turun langsung ke lokasi yang aksesnya sempat terputus longsor memberi harapan bahwa mereka tidak ditinggalkan.
KABAR BAIK PENGUNGSI BERKURANG TAPI SEKERAK MASIH BERAT
Mendagri Tito membawa kabar positif: penanganan bencana menunjukkan perkembangan. Jumlah pengungsi turun signifikan dibanding awal kejadian Januari lalu.
“Seluruh unsur bergerak cepat sesuai arahan Presiden, dan pemerintah akan terus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” kata Tito.
Namun ia tak menutup mata. Kecamatan Sekerak, terutama Lubuk Sidup dan Sekumur, masih jadi titik terberat. Di sana, tenda-tenda pengungsian belum sepenuhnya kosong. Warga masih menunggu kepastian hunian, sementara kebutuhan dasar seperti air dan listrik belum normal.
SKEMA BANTUAN DARI UANG LAUK PAUK HINGGA Rp 5 JUTA PER KK
Untuk menjawab kebutuhan mendesak, pemerintah menggulirkan beberapa skema bantuan. Tito merinci: bantuan uang lauk pauk Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan Rp3 juta, serta bantuan ekonomi Rp5 juta per kepala keluarga.
Saat kunjungan, Mendagri menyerahkan bantuan secara simbolis kepada 185 kepala keluarga di Kampung Lubuk Sidup dan 276 kepala keluarga di Kampung Sekumur. Isinya: bantuan tunai, paket sembako, perlengkapan dapur, toren air, hingga perlengkapan ibadah.
Kepala Pos Wilayah Aceh, Safrizal ZA, menambahkan bahwa 1.000 paket dapur juga disalurkan sebagai bagian dari program Paket Hidup Dasar. Tujuannya jelas: mendorong kemandirian pangan warga agar tidak terus bergantung pada dapur umum.
TIGA PR UTAMA LISTRIK, AIR DAN JALAN LONGSOR
Dari tinjauan lapangan, Tito memetakan tiga kendala utama yang menghambat pemulihan.
Pertama, di Lubuk Sidup. Hunian sementara sudah selesai dibangun, tapi warga belum bisa menempati dengan layak. “Masih ada kendala listrik dan air bersih,” jelas Tito.
Kedua, di Sekumur. Pembangunan huntara justru terhambat bencana susulan. “Pembangunan sempat terhambat longsor yang menutup akses jalan. Kami berharap pembangunan dapat segera dimulai kembali dalam waktu dekat,” lanjutnya.
Untuk solusi jangka panjang, pemerintah akan membangun sumur bor di sejumlah titik, khususnya di Lubuk Sidup dan Sekumur, guna mengatasi krisis air bersih dan sanitasi.
HUNTAP DI LAHAN HGU MENUNGGU KEPASTIAN TIGA BULAN
Persoalan paling kompleks ada di hunian tetap. Tito menegaskan Sekumur adalah daerah rawan sehingga butuh penanganan khusus. Relokasi jadi opsi, dan Pemkab Aceh Tamiang kini tengah memperjuangkan lahan HGU PT Seumadam sebagai lokasi pembangunan huntap.
“Jika lahan sudah clear, pembangunan huntap akan segera dilaksanakan oleh kementerian terkait. Targetnya sekitar tiga bulan setelah data dan kesiapan lahan terpenuhi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena telah tersedia hunian sementara,” ujar Tito.
Tiga bulan adalah waktu yang tidak sebentar bagi warga yang sudah empat bulan tinggal di pengungsian. Namun kepastian lahan adalah kunci. Tanpa _clear and clean_, pembangunan huntap rawan sengketa di kemudian hari.
MENGAPA SEKERAK JADI PERHATIAN?
Kecamatan Sekerak tercatat sebagai salah satu wilayah dengan kerusakan infrastruktur dan permukiman terparah. Posisi geografisnya di hulu, dekat dengan daerah aliran sungai, membuatnya jadi langganan pertama hantaman banjir bandang. Saat bencana Desember 2025 lalu, akses jalan ke Sekerak putus total karena longsor, membuat distribusi bantuan tersendat di minggu-minggu awal.
Fokus pemerintah pada Sekerak adalah upaya menebus keterlambatan itu. Dengan menuntaskan listrik, air, dan hunian di sana, pemulihan Aceh Tamiang secara keseluruhan diharapkan ikut terakselerasi.
KOMITMEN REHABILITASI TAK BOLEH BERHENTI
Di akhir kunjungan, Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus hadir. Pemantauan langsung akan terus dilakukan untuk memastikan kendala di lapangan cepat diatasi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kini berpacu dengan dua hal: menuntaskan administrasi lahan huntap dan memastikan hunian sementara benar-benar layak huni. Sebab bagi warga, bantuan tunai dan sembako penting, tapi kepastian bisa tidur di rumah sendiri, dengan lampu menyala dan air mengalir, jauh lebih berarti.
Bencana boleh meluluhlantakkan, tapi pemulihan yang tuntas adalah cara negara menunjukan keberpihakannya.[IndahFebri]
