SUARA GARDA. | ACEH TAMIANG
Empat bulan hidup di tenda pengungsian membuat kata “rumah” terasa mewah bagi sebagian warga Aceh Tamiang. Senin (6/4/26), Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, M.H., bersama unsur Forkopimda, kepala SKPK, dan perwakilan LSM turun langsung meninjau hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di dua titik: Kampung Suka Jadi, Kecamatan Karang Baru, serta Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda.
Kunjungan ini bukan sekadar melihat bangunan. Ini tentang memastikan kapan warga bisa benar-benar pulang, tidur tanpa khawatir hujan, dan memulai hidup tanpa status “mengungsi”.
SUKA JADI 45 HUNTARA UNTUK WARGA PALING RENTAN
Titik pertama adalah Huntara Kampung Suka Jadi. Di sini, Bupati Armia mengungkap fakta yang kerap luput: sebagian warga yang masih bertahan di tenda sebenarnya sudah punya jatah huntara di Kampung Opak. Namun mereka memilih kembali sementara ke Suka Jadi, dekat dengan lahan mata pencaharian lama.
“Kami akan mengupayakan solusi terbaik bagi masyarakat di kedua lokasi. Di Kampung Suka Jadi telah dibangun 45 unit huntara yang diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya menyewa rumah, menumpang dengan keluarga, maupun yang tinggal di lahan HGU,” jelas Bupati.
45 unit itu bukan angka sembarangan. Huntara ini menyasar kelompok paling rentan: warga yang tak punya hak atas tanah dan rumah. Mereka yang selama ini kontrak, menumpang, atau bermukim di lahan HGU PT. Perkebunan, dan otomatis tak masuk skema bantuan rumah rusak pada tahap awal.
Kabar baiknya: “Dalam waktu beberapa hari ke depan, pembangunan diharapkan selesai dan dapat segera ditempati,” tegas Bupati. Artinya, sebelum pekan ini berakhir, 45 KK di Suka Jadi bisa pindah dari tenda ke bangunan yang lebih layak.
Bupati menambahkan, warga Suka Jadi sudah menyatakan kesediaan direlokasi ke hunian tetap setelah huntap rampung. Ini sinyal penting: trauma banjir membuat warga memilih pindah ke lokasi yang lebih aman, meski harus meninggalkan tanah lama.
SIMPANG KANAN HUNTARA MULAI DIHUNI, HUNTAP 50% OLEH MABES POLRI
Rombongan bergeser ke Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Di sini progres lebih maju. Sebagian warga sudah mulai menempati huntara. Untuk memastikan dapur tetap ngebul, Pemkab menyalurkan bantuan sembako bagi penghuni Huntara Simpang Kanan.
Sorotan utama ada pada pembangunan 150 unit hunian tetap yang dikerjakan Mabes Polri. Bupati menyebut progresnya kini sudah 50 persen.
“Kami berharap dalam waktu dekat pembangunan dapat diselesaikan sehingga masyarakat dapat segera menempati hunian tetap yang layak,” katanya.
Huntap di Simpang Kanan dibangun dengan dua tipe konstruksi: beton dan kayu. Keduanya, menurut Bupati, sudah memenuhi standar kelayakan hunian. Pilihan material kayu bukan sekadar estetika, tapi adaptasi dengan kondisi tanah dan kearifan lokal. Yang penting: tahan gempa, tahan banjir, dan warga betah tinggal.
SKEMA BANTUAN DARI Rp.15 JUTA HINGGA JAMINAN HIDUP 90 HARI
Di sela peninjauan, Bupati Armia menegaskan komitmen Pemkab untuk mempercepat penanganan pascabencana. Salah satunya memastikan seluruh warga terdampak mendapat bantuan stimulan perumahan.
Rinciannya: bantuan rumah rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta. Selain itu, ada bantuan dari Kementerian Sosial berupa perabot rumah tangga Rp3 juta, bantuan ekonomi Rp5 juta per KK, dan jaminan hidup Rp15 ribu per jiwa per hari selama 90 hari.
Skema ini menjawab keluhan di tahap awal bencana: warga dapat uang stimulan tapi rumah belum bisa dibangun karena tak ada tukang, material langka, atau lahan masih berlumpur. Dengan huntara dan huntap yang dibangun langsung, plus jaminan hidup 90 hari, warga punya napas untuk pulih tanpa harus memikirkan makan besok.
MENGAPA HUNTARA-HUNTAP MENJADI KUNCI?
Banjir bandang Desember 2025 menyisakan 3 masalah besar: rumah hancur, lahan mata pencaharian rusak, dan trauma. Huntara menjawab kebutuhan mendesak: tempat tinggal layak sementara waktu. Huntap menjawab kebutuhan jangka panjang: kepastian.
Tanpa huntap, warga akan terus di tenda atau menumpang. Itu berarti anak sulit sekolah, ekonomi sulit pulih, dan beban psikologis menumpuk. Karena itu, kecepatan membangun huntara 45 unit di Suka Jadi dan 150 unit huntap di Simpang Kanan adalah indikator serius-tidaknya pemulihan.
TANTANGAN RELOKASI, LAHAN DAN HARAPAN WARGA
Dua tantangan masih membayangi. _Pertama_, relokasi. Memindahkan warga dari lahan HGU atau bantaran sungai ke huntap butuh pendekatan sosial. Untungnya di Suka Jadi, warga sudah setuju pindah. _Kedua_, kecepatan. Huntap Simpang Kanan baru 50%. Jika molor, warga harus lebih lama di huntara.
Namun sinyal dari lapangan cukup positif. Sinergi Pemkab, Forkopimda, Mabes Polri, hingga LSM membuat progres terlihat. Bantuan sembako jalan, huntara hampir rampung, huntap dikebut.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berharap seluruh upaya ini mempercepat pemulihan. Targetnya satu: tidak ada lagi warga Aceh Tamiang yang tidur beratap terpal saat hujan turun.
Karena pulang ke rumah yang layak adalah pemulihan yang paling nyata.[IndahFebri]
