SUARA GARDA | ACEH TAMIANG Mewakili Bupati Aceh Tamiang, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Syuibun Anwar, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor Lokal dalam Koordinasi Respon Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Setdakab, Selasa (28/04/26).
Dalam sambutannya, Plt. Sekda menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi antara pemerintah daerah dengan berbagai lembaga kemanusiaan, termasuk JNO dan BNPB. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik menjadi kunci utama dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
Tanpa koordinasi yang solid, bantuan berpotensi tidak merata, bahkan menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain sulit dijangkau. Namun berkat sinergi yang baik antara pemerintah, JNO dan BNPB, distribusi bantuan dapat lebih terarah hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya.
Plt. Sekda juga mengakui bahwa dalam situasi darurat, khususnya saat banjir melanda, pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena banyak pihak juga terdampak. Oleh karena itu, peran lembaga kemanusiaan sangat membantu dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Memasuki masa transisi pascabencana, kondisi pengungsian di Aceh Tamiang mulai berangsur membaik. Pemerintah daerah menargetkan pada bulan Mei mendatang tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk penyediaan lahan di 14 titik untuk pembangunan huntara dan huntap, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang terus diupayakan penyelesaiannya.
Selain itu, pemerintah bersama para mitra juga terus mendorong penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB, Riswandi, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi merupakan salah satu yang terbesar yang pernah ditangani, melibatkan tiga provinsi, dengan Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan dampak cukup parah. Oleh karena itu, penguatan sistem koordinasi menjadi sangat penting guna memastikan efektivitas penanganan dan pemulihan.
Pada kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP) dan JNO serta tamu undangan lainnya.[IndahFebri]
