banner 728x250
IKlan

Wagub Aceh dan Kapolda Aceh Tinjau Huntara-Huntap di Aceh Tamiang, Dorong Percepatan Hunian dan Normalisasi Sungai

banner 120x600
banner 468x60

SUARA GARDA | ACEH TAMIANG Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., menerima kunjungan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah dan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Ruddi Setiawan dalam rangka meninjau langsung kondisi Hunian Sementara (Huntara) serta progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang pada Jum’at (20/11/2026).

Kunjungan ini sekaligus menyoroti penanganan genangan banjir di kawasan hunian dan percepatan normalisasi sungai akibat sedimentasi lumpur pascabencana hidrometeorologi.

banner 325x300

Peninjauan diawali di Huntap Polisi Bersama Masyarakat yang berada di Kampung Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda. Di sana, Wagub Fadhlullah mendorong percepatan penyelesaian sarana pendukung, seperti pagar dan fasilitas penunjang lainnya, agar hunian segera siap diserahterimakan dan dihuni secara aman serta nyaman oleh warga penerima manfaat.

Rombongan selanjutnya bertolak ke Huntara 4 PU yang berada di Kampung Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, untuk melihat langsung kondisi hunian warga, termasuk titik yang sebelumnya sempat kembali tergenang banjir.

Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menegaskan bahwa masalah genangan harus segera diselesaikan bersama pihak terkait, termasuk PT. Wijaya Karya (WIKA).

“Akan kita carikan solusi agar persoalan yang terjadi di lokasi Huntara ini bisa segera ditangani,” ujar Wagub yang kerap disapa Dek Fadh tersebut.

Dalam agenda yang sama, pendangkalan sungai akibat sedimentasi lumpur menjadi fokus utama pembahasan. Disebutkan Dek Fadh, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pelimpahan kewenangan dari kementerian ke pemerintah provinsi, lalu diteruskan ke pemerintah kabupaten dan kota, sehingga daerah dapat menggandeng pihak ketiga untuk mempercepat pengerukan sedimen.

Dijelaskan Dek Fadh, pembangunan tanggul oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) belum menjangkau seluruh alur sungai dari hulu ke hilir, sementara pembangunan bendungan pengendali aliran dan penahan sedimen membutuhkan waktu konstruksi hingga tiga tahun. Karena itu, normalisasi sungai melalui skema kerja sama pihak ketiga dinilai krusial untuk mengembalikan daya tampung air.

“Total ada 99 sungai di Aceh. Sebanyak 37 sungai ditangani BWS, sementara 62 sungai lainnya belum. Karena itu, perlu ada langkah percepatan melalui pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah agar penanganannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Armia menyebutkan, melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Aceh, TNI-Polri, serta unsur teknis terkait, pemenuhan hunian layak dan pengendalian risiko banjir susulan diharapkan berjalan terukur dan berkelanjutan.

Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan warga penyintas bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan bermartabat, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah Aceh Tamiang terhadap bencana banjir ke depan.

Dakam kegiatan itu turut hadir, Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Kepala SKPK, Forkopimcam Kejuruan Muda dan Karang Baru, perwakilan PT. Wijaya Karya (WIKA), serta Datok Penghulu setempat.[M ROTUAH]

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *